Perombakan Kabinet, Bumbu Koalisi Hambar

Kita semua sadar bahwa jalannya roda pemerintahan di negeri ini memangmasih tersendat.Tentu saja roda itu tetap berjalan,tetapi perlahan dan masih jauh dari harapan sebuah pemerintahan yang benar-benar mampu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa. Suatu pemerintahan yang benar-benar efektif mengurus warganya, bukan pemerintahan yang membuat warganyaribut dan ribet akibat korupsi dan mafia peradilan yang dijalankan oleh aktor-aktor berwajah negara.

Siapa pun paham, sebuah kementrian-semisal kementrian Kemenpora dan Kemnakertrans-dibuat untuk mengurus secara jeli warga negara. Bukan sebaliknya,diurus oleh berbagai pihak dengan hal yang sangat menyakiti hatimasyarakat,yakni korupsi.

Siapa pun juga sadar dan paham bahwa wajah Kemenpora dan Kemdiknas adalah wajah hampir semua kementrian. Masih ada Kemdiknas, Kemkes, dan Kemhub yang bau tidak sedapnya sedang diendus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Wajar, tanpa bermaksud pesimistis, sulit untuk menaruh optimisme berlebih kepada kementrian-kementrian yang rajin bermain mata dengan politisi dan pengusaha untuk merampok uang negara.

Hal inilah yang, paling tidak, ikut melatari berbagai isu tentang kemungkinan Presiden SBY merombak kabinetnya. Isu ini sudah berkali-kali terdengar, tetapi selalu terhambat. Koalisi dan berbagai alasan selalu menjadi catatan penghalang tersebar. Ketakutan akan rusaknya koalisi yang dibumbui dengan berbagai pandangan teoretik tentang pentingnya koalisi dalam sistem pemerintahan presidential, melegitimasi kegagalan pengambilan keputusan perombakan kabinet.

Tipuan Koalisi

Tentu tak ada yang menafikan secara penuh peran koalisi dalam sistem presidential. Namun, pada sudut pandang yang sedikit digeser, ada yang tidak pas ketika mendudukkan koalisi dalam konteks perombakan kabinet dan kepentingan masyarakat. Hal yang lebih banyak bisa dikatakan lebih ilusif, paling tidak dalam hal kepemimpinan Presiden SBY.

Terlalu ilutif untuk mengatakan bahwa problema gagalnya pemerintahan kita adalah karena penyakit bawaan koalisi multipartai dalam sistem pemerintahan presidensial. secara teoritik memeng besar potensinya, tetapi pada praktik di negeri ini persoalannya bukan semata pada hal tersebut. Oleh karena itu, membacanya pun memang harus berhati-hati.

Jika mengasumsikan persoalan koalisi sebagai penghalang seorang kepala pemerintahan untuk mengambil hal yang penting dan berguna untuk rakyat, maka sma dengan mengatakan bahwa Presiden SBY dan Partai Demokrat adalah orang yang sudah berperilaku baik dan berjuang untuk negara ini, tetapi sayngnya partai-partai lainlah yang serakah dan memaksa Presiden ke arah tidak bisa menjalankan apayang diinginkan.

Tentu saja ini jebakan kesimpulan yang agak sesat. Sebab, faktanya, partailah yang merecoki dan membunuh perbaikan negara ini dan itu dibiarkan oleh Presiden. Kenapa disebut pembiaran?Karena Presiden SBY jauh lebih memikirkan kursinya sebagai presiden dibandingkan dengan mengambil langkah luar biasa memihak rakyat meski berpotensi melawan partai politik. Ia lalu membiarka dirinya ditutupi oleh kepentingan para elite partai politik peserta koalisinya.

Pada saat yang sama, menyalahkan koalisi berarti menegasikan kewajiban Presiden agar berpikir cepat dan tegas guna mengambil keputusan untuk kepentingan masyarakat. Akan tetapi, yang terjadi justru Presiden lebih banyak berfikir pada aspirasi politik dibandingkan dengan aspirasi publik. Pun ketika berfikir aspirasi publik, maka itu dipilih berdasarkan aspirasi politik.

Masukan selalu didengarkan, tetapi kepentingan diri dan politik selalu jadi pertimbangan utama. Maka tidak heran apabila ia selalu takut jika kemudian 'dikerjain' oleh partai politik yang tidak suka dengan keputusannya melalui perangkat pengawasan yang tersedia di parlemen.

Baca dengan baik cara Abraham Lincoln mendengarkan masukan, lalu memberikan keputusan. Menjelang ujung tahun 1862, Lincoln memanggil para menteri kabinetnya untuk mebicarakan proklamasi kemerdekaan budak yang kan ia lakukan. Ia mengalami dilema: daerah utara menghendaki kemrdekaan budak, sedangkan daerah selatan kebanyakan menolak. Tujuh anggota kabinet yang memberikan pertimbangan terpecah, bahkan cenderung berputar-putar, malu-malu, dan ragu dalam memberikan masukan.

Ia harus memutuskan di tengah pecahnya dikursus publik dan dukungan ambigu dari kabinet. Namun dua hari kemudian, Lincoln tetap memproklamasikan kemerdekaan budak yang kemudian berlaku sejak 1 januari 1863. Ada yang menduga, inilah salah satu alasan Lincoln ditembak mati oleh John Wailkes Booth, seorang pendukung konfederasiyang pro-perbudakkan.

Harapan inilah yang selalu diinginkan dari seorang presiden. Dia telah menjadi pemimpin besar untuk negara ini. Terlalu kerdil jika kemudian cra berpikirnya hanya untuk kepentingan partai dan mempertahankan kekuasaan. Sesekali, berpikirlah untuk kepentingan publik dan nilai yang tentunya jauh lebih penting dibandingkan denagn menyelamatkan kursi kepresidenan,partai, dan hubungan baik dengan koalisinya. Bahkan buat keputusan yang sangat mungkin 'mengancam' keselamatan, tetapi dilakukan dengan penuh pemihakan kepada rakyat.

Bumbu penyeda

Melihat praktik cara kepemimpinan dan pengambilan keputusan selama ini, sulit untuk percaya bahwa perombakan kabinet akan diambil secara cepat dengan memperhitungkan kepentingan rakyat. Ketakutan berhadapan secara langsung dengan partai politik membuat Presiden paling tinggi hanya menjadikannya sebagi bumbu penyedap jika koalisi mulai terasa hambar. Dengan adanya perombakan kabinet, diharapkan koalisi yang hambar tetap ada rasa meskipun dengan sangt terbatas.

Jika boleh berharap, momentum perombakan kabinet kali ini hendaknya dijadikan lompatan untuk memperbaiki semua hal dalam konteks pemerintahan untuk memperbaiki diri, termasuk pengambilan keputusan yang lebih tegas. Itulah harapan yang ditumpukan kepada seorang presiden yang terpilih dengan dukungan penuh, kiranya tegas demi agenda perbaikan bangsa.KIta memang butuh presiden yang berani tegas, siapa pun menterinya, tanpa peduli ia berasal dari partai mana dan menjadi anggota koalisi atau tidak.

Jika itu dilakukan, harapan akan kembali hidup di sanubari rakyat. Bertindak cepat, tanggap, dan penuh pemihakan terhadap agenda perbaikan bangsa, termasuk penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, adalah impian yang perlu disemai. Sebuah harapan yang kan mengubah menjadi optimisme yang kuat. Dan itu diawali dengan perombakan kabinet yang tepat, tentu saja dengan pertimbangan demi rakyat, bukan demi partai, koalisi, apalagi sekedar jadi bumbu penyedap koalisi.

SUMBER : KOMPAS< Zainal Arifin Mochtar  (Pengajar Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UGM; Direktur PuKAT Korupsi , FH UGM.